Jakarta, independennews.id — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membuka peluang pemanfaatan aset-aset pemerintah yang terbengkalai untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa banyak aset milik pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tidak dimanfaatkan dan bisa dijadikan kantor koperasi.
Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih menegaskan, pembentukan koperasi ini tidak harus dimulai dari pembangunan gedung baru. Pemerintah daerah diminta segera menginventarisasi seluruh aset milik pemerintah yang terbengkalai untuk diusulkan sebagai kantor koperasi.
“Ada banyak aset pemerintah yang sudah tidak dimanfaatkan. Ini bisa menjadi tempat untuk mengembangkan Kopdeskel Merah Putih. Tidak harus membangun gedung baru, manfaatkan dulu yang ada,” ujar Ferry dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang memiliki hak eksklusif dalam penyaluran berbagai produk bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk, benih, hingga obat-obatan. Tak hanya itu, koperasi ini juga akan menjadi mitra penyalur produk layanan perbankan dari bank-bank Himbara maupun bank daerah.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi desa, khususnya bagi pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk itu, Kemenkop UKM tengah menyusun model bisnis, modul pelatihan, serta menyiapkan sarana dan prasarana operasional koperasi.
“Kami sedang menyiapkan skema, modul pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Targetnya, Oktober nanti Kopdeskel Merah Putih bisa mulai operasional,” jelas Ferry.
Sebagai langkah awal, pemerintah juga tengah merampungkan 80 koperasi percontohan (mock-up) dengan berbagai model bisnis. Proses ini ditargetkan selesai pada Juli 2025.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis desa dan kelurahan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah. (US)