PAREPARE, independennews.id – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Parepare, Abdul Razak Arsyad, S.H., M.H., menyoroti pernyataan Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, yang menggunakan istilah “halal darahnya” saat menyinggung media yang mengkritik pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi intimidatif terhadap kebebasan pers dan independensi perusahaan media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Abdul Razak menegaskan, hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh dimaknai sebagai ikatan yang membatasi kebebasan redaksi maupun menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.
Menurutnya, kontrak kerja sama publikasi merupakan hubungan profesional dalam kegiatan komunikasi dan penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat. Namun, kerja sama tersebut tidak serta-merta mengharuskan media hanya menyampaikan pemberitaan positif atau menghentikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kontrak kerja sama bukan kontrak untuk membungkam kritik. Media yang bekerja sama dengan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik secara independen, profesional, dan berdasarkan fakta,” tegas Abdul Razak.
Kritik Media Bagian dari Demokrasi
Ia menjelaskan, kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan publik harus terbuka terhadap evaluasi, termasuk kritik yang disampaikan melalui media massa.
Menurutnya, pemberitaan kritis tidak serta-merta menunjukkan bahwa media memusuhi pemerintah ataupun tidak menghargai hubungan kemitraan.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik, membenahi kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Abdul Razak juga mengingatkan bahwa apabila pemerintah merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan pers.
“Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Kalau ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers. Jawab pemberitaan dengan data dan fakta, bukan dengan ungkapan yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan insan pers,” ujarnya.
Istilah ‘Halal Darahnya’ Diminta Mendapat Penjelasan
Terkait penggunaan istilah “halal darahnya”, SMSI Parepare menilai ungkapan tersebut merupakan diksi serius, terlebih disampaikan oleh seorang kepala daerah yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam kehidupan pemerintahan maupun masyarakat.
Abdul Razak berpandangan bahwa setiap pernyataan pejabat publik perlu mempertimbangkan dampak sosial yang dapat ditimbulkan, termasuk kemungkinan munculnya persepsi ancaman terhadap pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.
Ia berharap Wali Kota Parepare dapat menjelaskan maksud dan konteks penggunaan ungkapan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan kalangan pers.
Meski demikian, SMSI juga menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Media tetap wajib memperhatikan kode etik jurnalistik, akurasi informasi, keberimbangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kemitraan Pemerintah dan Media Harus Tetap Profesional
Sebagai organisasi yang menghimpun perusahaan media siber, SMSI memahami pentingnya hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Kerja sama tersebut diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, publikasi program pembangunan, serta penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, kemitraan yang sehat harus dibangun atas dasar transparansi, profesionalisme, saling menghormati, dan tetap menjunjung tinggi independensi redaksi.
Perusahaan media yang menerima kerja sama publikasi tetap memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pemberitaan berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
“Jangan mencampuradukkan urusan kontrak kerja sama dengan kebijakan redaksi. Pemerintah berhak mengevaluasi mitra kerja berdasarkan ketentuan kontrak dan kinerja pekerjaan. Tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan kontrak publikasi sebagai alasan untuk mengendalikan isi pemberitaan atau menuntut media menghentikan kritik,” lanjutnya.
SMSI Dorong Dialog, Bukan Tekanan
Abdul Razak berharap hubungan antara Pemerintah Kota Parepare dan perusahaan media tetap terjalin secara harmonis melalui komunikasi dan dialog yang konstruktif.
SMSI, kata dia, siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan produktif. Namun, kemitraan tersebut harus tetap menempatkan pers sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi.
“Kami ingin hubungan pemerintah dan media di Parepare tetap harmonis. Tetapi harmonis bukan berarti media harus kehilangan daya kritis. Mendukung pembangunan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Pers harus mampu menyampaikan keberhasilan sekaligus mengungkap kekurangan pemerintah secara profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, marwah pemerintah tidak dibangun dengan membatasi kritik, melainkan melalui kebijakan yang baik, pelayanan publik berkualitas, keterbukaan informasi, serta kesediaan menerima evaluasi.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pers juga bukan humas pemerintah. Pers adalah lembaga yang memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Mari tempatkan pemerintah dan media pada posisi masing-masing demi kepentingan masyarakat Kota Parepare,” tutup Abdul Razak.
SMSI Parepare berharap polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan pemerintah dan insan pers yang berlandaskan profesionalisme, keterbukaan, serta penghormatan terhadap kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik. (Acha)