Gowa, independennews.id -– Penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Pemerintah Pusat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Jeknebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran. Pengamanan dan pengawasan ketat dilakukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binmas) setempat, Senin 28/07/2025.
Langkah pengawalan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Seluruh proses distribusi dilakukan secara transparan, dengan pendampingan langsung dari aparat keamanan serta kerja sama aktif antara perangkat desa dan kelurahan.
Ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) sekaligus pengurus LIDIK PRO, Rahim, memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif Babinsa dan Binmas dalam menjaga integritas penyaluran bantuan.
“Peran Babinsa dan Binmas sangat krusial dalam menyukseskan program bantuan pangan ini. Dengan pengawasan langsung di lapangan, kita dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Rahim.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam setiap tahap proses pendistribusian.
“Tugas kita adalah mengawal amanah rakyat. Pastikan tidak ada warga yang terlewatkan dan tidak ada sedikit pun bantuan yang salah sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Jeknebatu, Hermansyah, S.IPem., mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses distribusi bantuan dan berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan secara efektif mendukung stabilitas pangan di Kecamatan Bungaya, khususnya di Kelurahan Jeknebatu,” ujarnya.
Dengan pendampingan aktif dari aparat keamanan dan sinergi lintas instansi, penyaluran bantuan beras ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar rakyat. (Isw)