independennews.id — Agustus 2025 menjadi bulan penuh renungan bagi bangsa Indonesia. Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat justru dihadapkan pada kenyataan pahit: mulai kenaikan pajak pusat dan daerah hingga ketidakpastian ekonomi global, serta kebijakan fiskal dalam negeri yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Kondisi ini seakan menghadirkan paradoks. Di satu sisi, bangsa kita merayakan kemerdekaan dengan penuh syukur. Namun di sisi lain, masyarakat dipaksa menanggung beban ekonomi yang kian berat, sementara jurang kesenjangan sosial semakin curam.
Shifting Ekonomi dan Ambiguitas Fiskal
Kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan pembentukan lembaga baru bernama “Danantara”.
Badan Pengelola Investasi Daya Antara Nusantara atau beroperasi dengan nama “Danantara Indonesia” adalah Lembaga Dana Investasi Pemerintah yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia secara langsung yang berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional telah mengubah lanskap ekonomi nasional. Beberapa sektor yang selama ini bergantung pada belanja negara, seperti penyedia barang dan jasa publik, perhotelan, restoran, serta transportasi mengalami kontraksi signifikan.
Sebaliknya, sektor logistik dan pangan justru tumbuh berkat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun fokus tunggal pada MBG, tanpa disertai stimulus fiskal lain, membuat banyak sektor kehilangan daya dorong. Sementara itu, penghentian setoran dividen BUMN ke APBN demi Danantara telah mempersempit ruang fiskal untuk membantu dunia usaha mengatasi krisis.
Dalam situasi sulit, kebijakan yang ambigu justru memperbesar ketidakpastian. Dunia usaha tertekan akibat tarif perdagangan Amerika Serikat, proteksionisme global, dan konflik kawasan, sementara pemerintah kehilangan instrumen fiskal yang seharusnya menjadi penopang.
Krisis, Kesenjangan, dan Kontroversi
Ketidakjelasan arah kebijakan semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial. Di saat rakyat menjerit akibat kenaikan harga dan beban pajak, publik justru disuguhi isu kenaikan tunjangan pejabat, rangkap jabatan, gaya hidup glamor, dan kasus korupsi yang menggerus rasa keadilan.
Meski Pemerintahan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto diapresiasi karena berani mengungkap kasus-kasus korupsi besar seperti PT Timah (Rp 271 triliun), Pertamina Patra Niaga (Rp 285 triliun), suap jual beli perkara di lembaga yudikatif, hingga kasus kuota haji, publik tetap gelisah. Pasalnya, di saat kasus-kasus besar terbongkar, muncul pula kebijakan kontroversial seperti: larangan pengecer menjual LPG 3 kg, penundaan pengangkatan CASN/PPPK, polemik tambang nikel di Raja Ampat, pemindahan pulau Aceh ke Sumatera Utara, hingga pemblokiran rekening dormant.
Semua ini menambah daftar panjang kebijakan yang memicu kekecewaan rakyat.
DPR dan Krisis Representasi
Dalam demokrasi, DPR seharusnya menjadi suara rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. DPR kerap dianggap absen dalam mengkritisi kebijakan kontroversial pemerintah. Alih-alih tampil sebagai pengawal kepentingan publik, DPR justru terjebak dalam Citra Buruk contohnya: “DPR Menerima Kenaikan Gaji dan Tunjangan fantastis di saat Rakyat Kesulitan”.
Puncak kekecewaan muncul ketika publik menyaksikan video anggota DPR “Berjoget dalam Suasana Perayaan, sementara Rakyat Terbebani Harga dan Pajak”. Insiden tragis “Seorang driver ojek online yang terlindas kendaraan taktis saat aksi massa”, semakin memicu kemarahan publik.
Kondisi ini menegaskan adanya krisis representasi seperti: Wakil rakyat lebih sering dianggap sebagai petugas partai, bukan penyambung lidah rakyat. Fenomena serupa menular ke DPRD di daerah, yang kerap menyetujui kebijakan kenaikan pajak daerah (seperti PBB) tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.
Jalan ke Depan: Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial
Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan moral, keberanian politik, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ada beberapa langkah strategis yang patut ditempuh:
- Reformulasi Kebijakan Fiskal
Pemerintah perlu menyeimbangkan alokasi anggaran. Program MBG memang penting, tetapi stimulus pada sektor riil seperti UMKM, transportasi, dan industri padat karya harus kembali digalakkan untuk menyerap tenaga kerja dan memperkuat daya beli rakyat. - Penguatan Transparansi dan Integritas
Penegakan hukum terhadap korupsi tidak boleh berhenti di level pengungkapan kasus besar. Perlu ada recovery asset (pengembalian aset negara) serta pencegahan sistemik agar praktik serupa tidak terulang. - Revitalisasi Fungsi Legislatif
DPR dan DPRD harus kembali ke khitahnya sebagai wakil rakyat. Rakyat menanti keberanian parlemen untuk mengkritisi pemerintah secara konstruktif, bukan sekadar menjadi “Stempel Politik” partai. - Etika Publik dan Komunikasi Bijak
Pejabat publik harus menjaga sikap, ucapan, dan perilaku agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Tindakan sederhana seperti menahan diri dari : “Gaya hidup Glamor, atau menyampaikan Narasi yang Empatik, bisa menjadi penenang di tengah krisis. - Kolaborasi Multipihak
Jalan keluar dari krisis sosial-ekonomi tidak bisa ditempuh hanya oleh pemerintah. Perlu partisipasi aktif masyarakat adat, organisasi sipil, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas lokal dalam merumuskan dan mengawal kebijakan.
Inspirasi dari Para Pendiri Bangsa
Refleksi Agustus 2025 mengingatkan kita pada pesan Mohammad Hatta: “Indonesia Merdeka bukan tujuan akhir, tetapi jembatan untuk menuju Masyarakat Adil dan Makmur.”
Pesan itu menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari kesenjangan, korupsi, dan kebijakan yang abai terhadap rakyat. Seperti kata Gus Dur, “Negara tidak boleh kalah dengan rakyatnya, karena Negara ada untuk Rakyat, bukan sebaliknya.”
Dengan demikian, maka Refleksi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar upacara dan simbol, melainkan “Amanah Besar” untuk memastikan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pemerintah, DPR, DPRD, dan semua pemimpin bangsa harus kembali ke jalan kebangsaan yang lurus: menyejahterakan rakyat, menjaga integritas, dan menumbuhkan harapan.
Hanya dengan itulah, Indonesia bisa bangkit dari pusaran krisis menuju negeri yang “Adil, Makmur, dan Bermartabat”, sebuah cita-cita yang diperjuangkan para pendiri bangsa, dan yang harus kita lanjutkan bersama.
Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
Salam Damai..!
Merdeka..!
Penulis: Sjahrir Tamsi
Editor: Usman Laica