Oleh: Nasrullah
(Komisioner Bawaslu RI 2012\u20132017)<\/p>\n\n\n\n
independennews.id<\/em> \u2014 Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024, atau tujuh dekade lamanya, Indonesia “Belum Memiliki Tata Kelola Data Pemilu yang Terintegrasi”. Data Pemilu tersebar dalam berbagai sistem, berada pada banyak lembaga, dan sulit diakses secara terbuka oleh publik maupun lembaga pengawasan. Padahal, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keterbukaan data sebagai dasar pengawasan dan akuntabilitas.<\/p>\n\n\n\n Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya memiliki data yang bersumber dari Pemerintah, Peserta Pemilu, hingga hasil penyelenggaraan Pemilu. Namun, data tersebut selama ini “Diposisikan sebagai Domain Eksklusif KPU”. Kekhawatiran menghadapi gugatan etik serta mentalitas defensif, yang cenderung protektif terhadap data, membuat ruang kolaborasi dengan lembaga pengawas tidak berkembang secara optimal. “Sikap Ego Sektoral” ini telah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.<\/p>\n\n\n\n Sistem Ada, Akses Tidak Ada<\/p>\n\n\n\n KPU telah mengembangkan banyak Sistem Informasi:<\/p>\n\n\n\n Secara teoritis, hadirnya sistem ini “Semestinya Memperluas Akses Data Publik dan Pengawasan”. Namun yang terjadi justru sebaliknya: “Sistem Dikunci”, akses dibatasi, dan data dianggap milik eksklusif. Contoh paling jelas adalah “Kesulitan Bawaslu dalam Memperoleh Akses SIPOL dan SILON pada Pemilu 2024”. Bahkan sempat terbit Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari publik, yakni sebuah sikap yang mengabaikan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.<\/p>\n\n\n\n Meski kemudian dikoreksi, “Catatan Publik Sudah Terbentuk”, sepertinya: ada kecenderungan menutup ruang pengawasan.<\/p>\n\n\n\n Bawaslu: Kewenangan Ada, Data Tidak Ada<\/p>\n\n\n\n Bawaslu sejak awal menghadapi problem klasik, misalnya: “Akses Data Berada di Pintu KPU”. Untuk menutupi kesenjangan ini, Bawaslu mengembangkan SIWASLU, yakni sebuah “Sistem Pengawasan Pemilu” yang salah satu cita-citanya adalah memaksimalkan hasil pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun implementasinya “Tak Optimal” karena data penting tidak dapat dibuka ke publik.<\/p>\n\n\n\n Padahal, “Publikasi Hasil Pengawasan TPS sebelum Hasil Resmi KPPS Eiumumkan dapat menjadi instrumen Pencegahan Dini terhadap manipulasi suara”. Manipulasi suara masih terjadi hingga kini, salah satu contohnya adalah “Perintah Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta di Cilincing, yang terbukti terdapat markup suara”.<\/p>\n\n\n\n Dengan keterbatasan data, “Pengawasan Berjalan dalam Kabut”.<\/p>\n\n\n\n Negara Terlalu Boros Sistem, Terlalu Sedikit Integrasi<\/p>\n\n\n\n Saat ini, sistem data kepemiluan tersebar di banyak lembaga, antara lain: KPU, Bawaslu, Partai Politik, Dukcapil, hingga Pemerintah Daerah. Teknologi berkembang cepat, tetapi “Kita terus Menumpuk Sistem Baru tanpa Membangun Integrasinya”. Akibatnya:<\/p>\n\n\n\n Indonesia membutuhkan “Redesign Tata Kelola Data Pemilu”.<\/p>\n\n\n\n Satu Data Pemilu Berbasis AI<\/p>\n\n\n\n Sudah saatnya Negara “Membangun Satu Data Pemilu, yakni: sebuah “Big Data Kepemiluan yang Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan dapat dimanfaatkan bersama oleh KPU, Bawaslu, Pemerintah, Peserta Pemilu, Masyarakat, dan Lembaga Pengawasan Independen”.<\/p>\n\n\n\n Dalam sistem ini:<\/p>\n\n\n\n “Semua Proses Terekam. Semua Perubahan Meninggalkan Jejak. Tidak ada lagi Pasal Selundupan. Tidak ada lagi Ruang Gelap”<\/p>\n\n\n\n Dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), sistem pengawasan dapat menjalankan fungsi:<\/p>\n\n\n\n Setiap warga negara yang merasa “Dicatut sebagai Anggota Partai” dapat mengajukan keberatan langsung dalam sistem. Mesin akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada Pengawas lapangan. Riwayat tindak lanjut terpublikasi. Transparansi menjadi mekanisme kontrol sosial.<\/p>\n\n\n\n Pengawasan Demokrasi Berpindah ke Ruang Terbuka<\/p>\n\n\n\n Dengan Satu Data Pemilu berbasis AI, “Hubungan antar Pemangku Kepentingan tidak lagi Hirarkis, tetapi setara dalam ruang data bersama”. DPR dapat menjalankan fungsi kontrol secara akurat, Bawaslu berperan sebagai penjaga integritas teknis, sementara publik menjadi Pengawas Langsung Demokrasi.<\/p>\n\n\n\n Model ini “Menutup Ruang Manipulasi Suara, Pelanggaran Pencalonan, Kecurangan Data Keanggotaan Parpol, dan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu”.<\/p>\n\n\n\n Jika Indonesia ingin “Demokrasi yang Lebih Matang, Efisien, Berintegritas, dan Modern, maka Satu Data Pemilu bukan Pilihan, Melainkan Keharusan”. Sudah waktunya “Keterbukaan menjadi Budaya, bukan Ancaman”. Negara tidak boleh membiarkan demokrasi dikendalikan oleh ketertutupan data dan birokrasi yang defensif.<\/p>\n\n\n\n “Transparansi adalah Fondasi Kepercayaan Publik. Dan tanpa Kepercayaan, Demokrasi hanya menjadi Prosedur tanpa Makna”.<\/p>\n\n\n\n Editor : Sjahrir Tamsi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Nasrullah(Komisioner Bawaslu RI 2012\u20132017) independennews.id \u2014 Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024, atau tujuh dekade lamanya, Indonesia “Belum Memiliki Tata Kelola Data Pemilu yang Terintegrasi”. Data Pemilu tersebar dalam berbagai sistem, berada pada banyak lembaga, dan sulit diakses secara terbuka oleh publik maupun lembaga pengawasan. Padahal, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keterbukaan data sebagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5316,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-5317","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"yoast_head":"\n\n
\n
\n
\n